Makassar – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi widget jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama Perumda Air Minum (PDAM) untuk memperkuat distribusi bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak kemarau panjang. Instruksi tersebut diberikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan Perusda agar penyaluran air bersih dilakukan secara rutin setiap hari, terutama di wilayah yang mengalami kekeringan dan krisis air bersih.
“Langkah-langkah strategi yang kita siapkan dan jalankan bagaimana menyiapkan tangki air ke lorong-lorong dan pasokan air bersih di organisasi warga. Ini sudah kita jalankan sejak bulan lalu dan terus-menerus kita pasok air gratis untuk warga,” ujar Munafri, Rabu 9 September 2026.
Menurutnya, penanganan krisis air bersih melibatkan sejumlah OPD, dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai koordinator. Dalam pelaksanaannya, BPBD berkolaborasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum (PU), PDAM, PMI dan instansi terkait lainnya.
“Sekarang dijalankan oleh SKPD terkait yang dipimpin BPBD. Di dalamnya ada Damkarmat, DLH, PU, mendatangkan armada mobil tangki air ke organisasi warga,” jelasnya.
Berdasarkan data BPBD Makassar, hingga saat ini distribusi air bersih tanggap darurat telah dilakukan sebanyak 49 rit, dengan penerima manfaat mencapai 3.802 kepala keluarga atau 12.939 jiwa. Cakupan distribusi juga terus ramai dari sebelumnya sekitar 50 titik menjadi 175 titik setiap hari.
Munafri meminta masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih segera melapor melalui lurah atau camat. Pelaporan tersebut diperlukan agar pemerintah dapat memetakan lokasi yang benar-benar mengalami kekeringan dan memastikan bantuan disalurkan secara tepat sasaran.
“Kami berharap warga masyarakat yang membutuhkan air bersih melapor ke lurah masing-masing untuk memastikan di mana titik-titik yang akan mengantarkan kebutuhan air ini di tengah-tengah masyarakat yang memenuhinya,” katanya.
Munafri menegaskan, bantuan air bersih harus diprioritaskan bagi masyarakat yang benar-benar terdampak kekeringan. Oleh karena itu, camat dan lurah diminta melakukan pendataan secara cermat sebelum pendistribusian dilakukan.
“Yang kita perlukan adalah masyarakat yang benar-benar terdampak mendapatkan udara yang disiapkan oleh Pemerintah Kota,” tegasnya.
Selain penanganan jangka pendek melalui distribusi mobil tangki, Pemkot Makassar juga menyiapkan solusi jangka panjang dengan memperkuat infrastruktur penyediaan air bersih. Dinas PU telah membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 18 titik.
Munafri meminta camat dan lurah aktif mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan pembangunan SPAM baru untuk kemudian dilaporkan ke Dinas PU. “PU melalui 18 titik SPAM yang dibangun. Kalau di kecamatan membutuhkan pembangunan SPAM, langsung laporkan ke PU dan besok insyaallah akan disurvei untuk dibangun sistem SPAM yang bisa dilaksanakan di tempat ini,” tuturnya.
Ia menilai permasalahan air bersih tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan distribusi air melalui mobil tangki. Pembangunan infrastruktur SPAM dinilai penting untuk memperkuat ketersediaan air bersih masyarakat dalam jangka panjang.
Munafri juga mengingatkan masyarakat agar bersiap menghadapi kemarau yang diperkirakan masih berlangsung hingga beberapa waktu ke depan. Berdasarkan informasi BMKG, hujan diperkirakan mulai turun lebih signifikan sekitar akhir Oktober, meski sejumlah wilayah Makassar mulai mengalami gerimis.
“Musim kemarau ini panjang. Menurut BMKG kira-kira bulan 10 akhir baru ada hujan. Melalui salat istisqa kita sudah melakukan di beberapa tempat,” ungkapnya.
Untuk mempercepat penanganan laporan masyarakat, Pemkot Makassar membuka sejumlah kanal pengaduan. Warga dapat menyampaikan laporan melalui aplikasi Lontara+, layanan darurat 112, nomor layanan 08155112112, maupun formulir distribusi air bersih melalui bit.ly/FormDistribusiAirBersih2026.
Munafri berharap masyarakat tidak ragu melaporkan kondisi kekurangan air bersih di wilayahnya. Setiap laporan akan diteruskan ke perangkat daerah terkait untuk penambangan dan ditindaklanjuti sesuai kondisi di lapangan.
“Penanganan krisis air bersih merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah kondisi cuaca ekstrem,” tutupnya.(*)
