Makassar – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar mengadakan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas keberlanjutan sistem pangan dan gizi dalam mendukung kedaulatan dan kemandirian pangan di Hotel Melia, pada Selasa (3/12/2024). Kegiatan ini menjadi bagian penting dari pelaksanaan penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan Gizi Kota Makassar Tahun 2024.
Dalam pembukaan acara, Kepala Bappeda Kota Makassar menjelaskan bahwa keberlanjutan sistem pangan dan gizi memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan di tingkat daerah. Menurutnya, pangan yang sehat, bergizi, dan dapat diakses dengan harga terjangkau adalah salah satu kunci utama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.
“Fokus kami adalah bagaimana memastikan sistem pangan yang berkelanjutan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, serta mengurangi ketergantungan daerah terhadap pasokan pangan dari luar. Ini tidak hanya menyangkut ketersediaan pangan, tetapi juga kualitas gizi yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Kepala Bappeda dalam sambutannya.
Rencana Aksi Daerah Pangan Gizi Kota Makassar tahun 2024 dirancang untuk memperkuat sistem pangan dan gizi yang berbasis pada kemandirian pangan daerah. Pembangunan sektor pertanian dan sektor pangan yang berkelanjutan menjadi hal yang diutamakan dalam rencana aksi ini, dengan tujuan untuk mencapai ketahanan pangan yang lebih baik di tingkat kota.
Selain itu, Bappeda juga menyampaikan bahwa salah satu tantangan terbesar adalah memastikan distribusi pangan yang merata ke seluruh lapisan masyarakat, tanpa mengesampingkan aspek keberagaman gizi yang diperlukan untuk mendukung pola hidup sehat.
FGD ini dihadiri oleh sejumlah stakeholder terkait, termasuk pejabat dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, dinas terkait lainnya, serta para pakar dan praktisi di bidang pangan dan gizi. Diskusi dalam FGD difokuskan pada evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah, dengan menilai berbagai aspek, termasuk keberhasilan program, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan di masa mendatang.
Salah satu pembicara, ahli gizi dari Universitas Hasanuddin, menyarankan agar ada sinergi yang lebih erat antara sektor pangan dengan sektor kesehatan untuk memastikan bahwa tidak hanya ketersediaan pangan yang diperhatikan, tetapi juga kualitas gizi yang harus memenuhi standar kesehatan masyarakat.
“Selain memperhatikan ketersediaan pangan yang cukup, kita harus memastikan bahwa gizi yang terkandung dalam pangan tersebut dapat mendukung tumbuh kembang anak-anak, meminimalisir kekurangan gizi di masyarakat, serta mencegah penyakit yang disebabkan oleh pola makan yang tidak sehat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, berbagai evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan Gizi 2024 dilakukan. Salah satu fokus utama dalam evaluasi adalah keberhasilan upaya peningkatan akses masyarakat terhadap pangan yang sehat, bergizi, dan terjangkau. Selain itu, evaluasi juga mencakup peningkatan kapasitas daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya lokal untuk mendukung ketahanan pangan.
Hasil dari diskusi dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak berwenang dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan implementasi rencana aksi pada tahun-tahun mendatang.(*)
