Makassar, — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Makassar Tahun Anggaran 2024. Rapat yang berlangsung di ruang rapat utama DPRD Kota Makassar tersebut dihadiri oleh berbagai unsur pimpinan daerah, termasuk Dinas Koperasi dan UKM (Diskop) Kota Makassar.
Kepala Diskop Makassar beserta jajaran hadir secara langsung sebagai bentuk dukungan terhadap proses evaluasi kinerja Pemerintah Kota Makassar selama tahun 2024. Keikutsertaan Diskop dalam forum ini menunjukkan komitmen organisasi dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan penguatan sinergi antara eksekutif dan legislatif.
Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Makassar dan dihadiri pula oleh Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, serta perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam rapat ini, DPRD menyampaikan sejumlah catatan strategis dan rekomendasi terhadap LKPJ Wali Kota, yang mencakup aspek pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pengelolaan anggaran, serta program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk sektor koperasi dan UMKM.
Dalam rekomendasinya, DPRD memberikan perhatian khusus terhadap upaya pemberdayaan ekonomi lokal melalui penguatan koperasi dan pelaku UMKM. Hal ini sejalan dengan program kerja Diskop Makassar selama tahun 2024, yang secara aktif melaksanakan pelatihan, pendampingan usaha, dan fasilitasi akses permodalan bagi pelaku koperasi dan UMKM.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Diskop Makassar menyampaikan apresiasi atas masukan dan rekomendasi DPRD. Ia menegaskan bahwa pihaknya siap melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja berdasarkan evaluasi yang disampaikan, serta terus mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan koperasi dan UMKM di Kota Makassar.
“Kami menyambut baik rekomendasi DPRD sebagai bagian dari proses akuntabilitas publik. Diskop akan terus bekerja maksimal untuk mewujudkan ekosistem koperasi yang sehat dan pelaku UMKM yang tangguh di Kota Makassar,” ujarnya.
Rapat Paripurna ini menjadi bagian dari siklus rutin pemerintahan daerah yang bertujuan untuk mengevaluasi capaian kinerja kepala daerah dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan. Dengan keterlibatan aktif semua OPD, termasuk Diskop Makassar, diharapkan rekomendasi DPRD dapat segera ditindaklanjuti dan dijadikan landasan dalam penyusunan program kerja di tahun-tahun mendatang.
