Makassar, — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar Rapat Paripurna Penetapan Rencana Kerja Tahun 2027 di Ruangan Sipakatau, Kantor Balai Kota Makassar. Rapat ini menjadi momen penting untuk menyepakati arah kebijakan, program prioritas serta target kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Dinas Pertanahan Kota Makassar guna mendorong pembangunan kota pada tahun mendatang.
Rapat paripurna dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kota Makassar dan dihadiri oleh Anggota DPRD, Pj. Wali Kota Makassar, para Kepala OPD, Camat, serta jajaran staf pemerintahan kota. Salah satu yang hadir secara langsung adalah Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar yang turut mendengarkan pembahasan sekaligus mencatat poin‑poin prioritas yang nantinya akan dimasukkan ke dalam rencana kerja dinasnya selama Tahun 2027.
Dalam sambutannya, Pimpinan DPRD Kota Makassar menekankan bahwa penetapan rencana kerja bukan sekadar dokumen administratif. “Rencana kerja Tahun 2027 harus benar‑benar menyentuh kebutuhan warga Makassar, termasuk masalah kepastian hak atas tanah, penanganan sengketa pertanahan, percepatan sertifikasi tanah warga, serta penataan lahan di seluruh kecamatan,” ujarnya di hadapan peserta rapat.
Pembahasan dalam rapat paripurna ini mencakup berbagai sektor pembangunan, mulai dari infrastruktur, kesejahteraan sosial, pelayanan publik, hingga urusan pertanahan. Pihak DPRD meminta setiap OPD menyusun program yang terukur, realistis, dan dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Khusus untuk sektor pertanahan, dewan mendorong Dinas Pertanahan Kota Makassar melanjutkan program road‑show klinik konflik pertanahan ke seluruh kecamatan, mempercepat sosialisasi sertifikat tanah, serta meningkatkan koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan guna mencegah sengketa lahan sejak dini.
Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar menyatakan siap menindaklanjuti arahan hasil rapat paripurna tersebut. “Kami akan menyelaraskan seluruh program kerja Dinas Pertanahan Tahun 2027 sesuai hasil kesepakatan rapat paripurna hari ini. Prioritas kami tetap melayani warga agar semakin banyak masyarakat Makassar mendapatkan kepastian hukum atas tanahnya,” ucapnya usai mengikuti rapat.
Para anggota DPRD juga menyampaikan aspirasi dari konstituennya. Banyak yang menyoroti masih banyaknya warga yang belum memiliki sertifikat tanah, sengketa batas lahan antar‑warga, serta penataan lahan di wilayah pesisir Makassar. Aspirasi tersebut nantinya akan dijadikan acuan agar rencana kerja OPD tidak lepas dari kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Rapat paripurna ini pun secara resmi menyetujui keseluruhan kerangka Rencana Kerja Tahun 2027 Pemerintah Kota Makassar. Dokumen ini selanjutnya akan menjadi pedoman kerja seluruh jajaran pemerintahan kota selama satu tahun ke depan dalam melaksanakan pelayanan publik dan program‑program pembangunan.
Dengan telah ditetapkannya rencana kerja Tahun 2027, seluruh OPD termasuk Dinas Pertanahan Kota Makassar diharapkan segera menyusun rincian kegiatan, jadwal pelaksanaan, serta target capaian agar program‑program yang telah disepakati dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan dampak positif bagi kemajuan Kota Makassar secara keseluruhan.(*)
