MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar menegaskan bahwa persoalan pengelolaan parkir di tepi jalan umum sekitar kawasan Pasar Butung harus diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan masing-masing pihak.
Perumda Parkir Makassar Raya sebelumnya menegaskan bahwa pengelolaan parkir di tepi jalan umum sekitar kawasan Pasar Butung tidak dapat ditentukan semata-mata berdasarkan batas geografis atau radius kawasan pasar, melainkan harus mengacu pada aturan yang berlaku.
Menanggapi persoalan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zukifly Nanda menyampaikan bahwa koordinasi dan penyelesaian telah sementara dilakukan oleh masing-masing pihak sesuai kewenangan Perusahaan Umum Daerah (Perumda).
“Sudah sementara dikoordinasikan dan diselesaikan masing-masing sesuai kewenangan Perumda. Pak Wali Kota Makassar juga sudah memberikan arahan agar tidak terulang lagi seperti ini,” ujar Sekda Makassar, saat dikonfirmasi, Kamis, 5 November 2026.
Arahan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin tersebut diharapkan menjadi perhatian seluruh pihak terkait agar pengelolaan parkir di kawasan Pasar Butung berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan serupa di kemudian hari.
Pemerintah Kota Makassar juga mendorong koordinasi dan komunikasi antarlembaga agar pelaksanaan pengelolaan parkir dapat berjalan tertib, efektif, serta sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Dengan adanya koordinasi tersebut, diharapkan persoalan pengelolaan parkir di kawasan Pasar Butung dapat diselesaikan secara baik demi menjaga ketertiban dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
Terpisah, Kepala Bagian (Kabag) Humas Perumda Parkir Makassar, Asrul B menjelaskan, bahwa secara kelembagaan, Perumda Parkir Makassar Raya memiliki landasan hukum melalui Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendirian Perumda Parkir Makassar Raya.
Selain itu, ketentuan mengenai pengelolaan parkir tepi jalan umum juga harus dibaca secara sistematis bersama Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Perda Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
“Harus dibedakan secara tegas antara parkir yang menjadi bagian dari fasilitas pasar dan parkir yang berada di tepi jalan umum. Keduanya memiliki karakteristik dan dasar pengaturan yang berbeda. Jangan sampai batas kawasan pasar ditafsirkan sebagai kewenangan mutlak untuk mengelola seluruh aktivitas parkir di jalan umum,” tegas Asrul. (fly)
