Makassar, — Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Makassar yang ke‑419, Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pertanahan menggelar kegiatan Road Show Klinik Konflik Pertanahan di Kantor Camat Tamalate. Kegiatan ini menjadi langkah nyata pemerintah untuk mendekatkan layanan pertanahan ke tingkat kelurahan dan kecamatan, agar warga tidak perlu datang jauh‑jauh ke kantor pusat untuk berkonsultasi tentang masalah tanah yang mereka hadapi .
Kegiatan dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Dra. Hj. Sri Susilawati, M.Si., didampingi Camat Tamalate serta jajaran pejabat dan petugas dari Dinas Pertanahan, perangkat kecamatan, dan kelurahan di wilayah Tamalate . Di hadapan ratusan warga yang hadir, ia menyampaikan bahwa banyak perselisihan tanah di masyarakat terjadi karena kurangnya pemahaman warga tentang aturan administrasi pertanahan, kelengkapan dokumen kepemilikan, serta langkah‑langkah yang harus diambil ketika muncul perselisihan .
“Banyak warga baru datang ke kantor setelah konflik tanah sudah berlarut‑larut dan memanas. Melalui klinik ini, kami ingin warga tahu sejak awal apa yang harus dilakukan, dokumen apa yang perlu disiapkan, dan jalur penyelesaian damai yang bisa ditempuh sebelum masalah masuk ke pengadilan,” ujar Sri Susilawati .
Tema yang diusung pada road show kali ini adalah “Pahami Administrasi dan Sengketa Tanah, Bersama Kita Atasi” . Layanan yang diberikan berupa pendaftaran kasus, pemeriksaan kelengkapan berkas, konsultasi hukum pertanahan, klarifikasi batas tanah, hingga fasilitasi mediasi antara pihak‑pihak yang bersengketa . Petugas juga memberikan penyuluhan tentang bahaya dokumen tanah di bawah tangan, pentingnya sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah, serta cara mencegah penyerobotan lahan .
Salah satu warga Kelurahan Mangasa, Tamalate, bernama Abd. Rahim mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini. “Selama ini saya bingung mau bertanya ke mana soal batas tanah keluarga. Sekarang bisa bertemu langsung dengan petugas, diberi penjelasan jelas dan tahu langkah selanjutnya,” katanya usai mengikuti sesi konsultasi.
Camat Tamalate dalam sambutannya menyatakan bahwa wilayahnya sering muncul persoalan tanah, mulai dari sengketa warisan, batas lahan antar‑warga, hingga kerancuan antara tanah milik warga dengan aset pemerintah daerah . Ia berharap kehadiran klinik ini bisa menurunkan jumlah perselisihan dan mencegah terjadinya tindakan kekerasan antar‑warga akibat masalah lahan.
Dinas Pertanahan Kota Makassar menjelaskan bahwa road show ini tidak hanya berhenti di Kecamatan Tamalate. Rencana ke depannya, kegiatan serupa akan digelar secara bertahap ke seluruh 15 kecamatan di Kota Makassar . Setiap lokasi akan membuka layanan konsultasi gratis, agar semakin banyak warga mendapatkan akses informasi dan pendampingan .
Kepala Dinas Pertanahan juga menegaskan bahwa Klinik Konflik Pertanahan bukanlah tempat untuk memutuskan siapa pemilik tanah secara mutlak, melainkan wadah mediasi non‑litigasi untuk mencari titik temu perdamaian. Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, warga tetap dapat menempuh jalur hukum melalui pengadilan .
“Momentum HUT Kota Makassar ke‑419 ini bukan hanya perayaan, tapi juga kesempatan pemerintah untuk hadir di tengah masyarakat. Kami ingin warga Makassar memiliki kepastian hukum atas tanahnya, sehingga tercipta lingkungan yang aman, damai, dan tertib pertanahan,” tutup Sri Susilawati.(*)
