MAKASSAR – Dalam rangka menyambut Hari Jadi Kota Makassar ke‑419, Dinas Pertanahan Kota Makassar menggelar Roadshow Klinik Konflik Pertanahan untuk wilayah Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya, serta Kecamatan Panakkukang. Kegiatan ini mengusung tema “Pahami Administrasi dan Sengketa Tanah, Bersama Kita Atasi”.
Kegiatan roadshow klinik konflik pertanahan ini menjadi salah satu program nyata Dinas Pertanahan Kota Makassar guna mendekatkan layanan pertanahan langsung ke masyarakat tingkat kecamatan. Ketiga kecamatan yang menjadi sasaran merupakan wilayah yang kerap ditemui permasalahan pertanahan, mulai dari kerancuan administrasi dokumen tanah, sengketa batas lahan antar‑warga, sengketa warisan tanah, hingga kebingungan warga terkait prosedur pengurusan sertifikat tanah.
Melalui klinik ini, warga dari Tamalanrea, Biringkanaya, dan Panakkukang dapat datang secara langsung untuk berkonsultasi kepada petugas Dinas Pertanahan tanpa harus datang ke kantor pusat dinas. Petugas akan membantu memeriksa kelengkapan dokumen kepemilikan tanah, memberikan penjelasan administrasi pertanahan yang benar, serta memberikan arahan langkah‑langkah penyelesaian sengketa tanah secara damai sebelum masuk ke jalur pengadilan.
Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar menyampaikan bahwa momentum HUT Kota Makassar ke‑419 dipilih sebagai momen yang tepat untuk melayani masyarakat. “Banyak warga belum memahami pentingnya kelengkapan administrasi tanah sehingga mudah menimbulkan konflik. Kami hadir langsung ke kecamatan agar warga lebih mudah mendapatkan informasi dan pendampingan sejak dini,” ujarnya.
Perangkat kecamatan di tiga wilayah sasaran menyambut baik pelaksanaan roadshow tersebut. Mereka berharap kehadiran klinik konflik pertanahan dapat menekan jumlah sengketa tanah di wilayah kerjanya, menciptakan ketenteraman warga, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen tanah yang sah.
Dinas Pertanahan Kota Makassar juga mengajak seluruh warga Tamalanrea, Biringkanaya, dan Panakkukang yang memiliki permasalahan maupun keraguan terkait administrasi dan sengketa tanah untuk memanfaatkan layanan roadshow ini. Diharapkan setelah kegiatan selesai, semakin banyak warga yang paham prosedur pertanahan, konflik tanah dapat diminimalisir, serta terwujud ketertiban pertanahan demi kemajuan Kota Makassar.(*)
