MAKASSAR – Maraknya aksi perang kelompok dan kekerasan yang melibatkan geng motor di Kota Makassar mendapat sorotan Anggota DPRD Kota Makassar, Muchlis Misbah. Ia meminta aparat kepolisian bersama TNI mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku sesuai ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku.
Desakan tersebut disampaikan Muchlis saat menghadiri kunjungan kerja Kapolda Sulawesi Selatan di Polrestabes Makassar, Kamis (5/11/2026). Dalam agenda tersebut, ia hadir mewakili Ketua DPRD Kota Makassar. Pertemuan itu juga melibatkan jajaran Pemerintah Kota Makassar, unsur DPRD, TNI, Kejaksaan, seluruh camat, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Muchlis mengatakan, kunjungan Kapolda menjadi momentum memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga keamanan dan perdamaian masyarakat (kamtibmas), terutama menyikapi maraknya aksi perang kelompok. Jadi hari ini saya mewakili Ketua DPRD. Bersilaturahmi dengan Kapolda dan Kapolrestabes, Kejaksaan, TNI di Polrestabes Makassar. Kapolda meminta agar DPRD Kota Makassar bersinergi dengan pemerintah kota, Polri dan TNI untuk mencegah perang kelompok, katanya.
Menurutnya, aksi kekerasan antarkelompok sudah sangat meresahkan karena tidak hanya membahayakan para pelaku, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat yang tidak terlibat. Ia mengungkapkan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, aksi perang kelompok di Makassar telah mengakibatkan sekitar lima orang meninggal dunia. Apalagi, kejadian terbaru kembali terjadi berkat adanya anggota kepolisian yang terkena busur pada malam sebelum pertemuan tersebut.
Jadi kami mewakili masyarakat meminta kepada Polri dan TNI untuk menindak tegas kelompok-kelompok premanisme dan geng motor. Mengingat sudah cukup banyak korban. Kurang lebih lima orang meninggal dunia dalam lima tahun ini. Kapolsek kena busur tadi malam, tegasnya.
Selain penindakan hukum, Muchlis menilai upaya pencegahan harus diperkuat melalui keterlibatan pemerintah hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Ia meminta camat, lurah, hingga pengurus RT/RW lebih aktif turun ke lingkungan masyarakat untuk membangun komunikasi dan memberikan edukasi kepada generasi muda agar tidak terjerumus dalam aksi kekerasan.
“Diimbau kepada camat dan lurah untuk berperan aktif turun ke masyarakat, mengedukasi anak-anak muda agar tidak melakukan perang kelompok,” katanya.
Banyak yang mengingatkan, situasi keamanan yang tidak kondusif dapat mengganggu pemerintahan sekaligus aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, menjaga perdamaian bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, melainkan seluruh elemen masyarakat.
Ia juga mencontohkan pendekatan persuasif yang selama ini dilakukan di kawasan Maccini. Menurutnya, komunikasi langsung dengan anak-anak muda serta mengenali lingkungan sosial mereka menjadi salah satu cara untuk mencegah konflik antarkelompok.
“Saya di Maccini, hampir saat ini Maccini sudah tidak terlibat lagi kelompok perang, khususnya Maccini Parang. Karena saya rajin berdiskusi dengan anak-anak muda, karena saya tahu semua pelakunya. Saya tanya, pendekatan, pendekatan, pendekatan,” tuturnya.
Di sisi lain, Muchlis menyebut Kapolda juga menyoroti minimnya kegiatan produktif bagi kalangan anak muda sebagai salah satu faktor yang dapat memicu keterlibatan mereka dalam kelompok perang. Menurutnya, pemerintah perlu memperluas kesempatan kerja dan membuka ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan yang positif.
Menurut Kapolda, penyebab utama perang kelompok sebenarnya karena anak-anak tidak punya kegiatan. Oleh karena itu, tugas pemerintah membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya agar anak-anak ini bisa bekerja, ungkapnya.
Persoalan anak putus sekolah juga menjadi perhatian Muchlis. Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang dihimpun kepolisian, terdapat sejumlah anak yang terlibat kelompok perang dan sudah tidak lagi mengenyam pendidikan. Oleh karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan Kota Makassar segera melakukan pendataan terhadap anak-anak putus sekolah agar mereka dapat kembali memperoleh akses pendidikan.
“Data yang dihimpun kepolisian menunjukkan beberapa anak yang terlibat kelompok perang merupakan anak tidak sekolah. Itulah yang saya sampaikan tadi, mengimbau Dinas Pendidikan segera mengambil data anak-anak tersebut untuk disekolahkan,” tutupnya.(*)
